Resesi ekonomi tahun 2008 mengubah wajah jasa keuangan Amerika Serikat. Momentum tersebut menggeser dominasi sektor perbankan dalam penyaluran kredit.[1] Arus pergeseran lembaga penyaluran kredit konvensional memicu kebangkitan alternatif penyaluran kredit melalui praktik shadow banking[2] di AS.[3] Bersamaan dengan perkembangan teknologi dan internet[4], shadow banking melahirkan inovasi yang memberi nilai lebih bagi konsumen[5] jika dibandingkan dengan lembaga penyaluran kredit konvensional. Salah satu inovasi tersebut dikenal dengan istilah Peer-to-Peer Lending (P2PL).[6]
Pasca krisis, masyarakat beralih ke P2PL untuk mengajukan pinjaman karena bank menolak untuk meningkatkan portofolio pinjaman mereka.[7] Prosper Marketplace, Inc. (“Prosper”) dan Lending Club Corporation (“Lending Club”) merupakan perusahaan platform P2PL (“Penyelenggara”) yang pertama kali menginisiasi model bisnis P2PL di AS.[8] Dalam perkembangannya, P2PL AS memiliki pertumbuhan cepat sebagaimana terlihat pada peningkatan pinjaman yang tersalurkan pada tahun 2012, yakni 871 Juta US Dollar dan terus meningkat menjadi 2,4 Milyar US Dollar pada tahun 2013.[9]
Meskipun demikian, masa awal pertumbuhan P2PL AS memiliki permasalahan. Tingkat gagal bayar (default rate) dari para penggunanya mengalami peningkatan[10] akibat belum matangnya formulasi pengaturan bagi eligibilitas peminjam.[11] Mengingat permasalahan kredit sebagai katalis peristiwa resesi 2008,[12] kaidah rule of law menjadi esensial dalam mengiringi pertumbuhan P2PL sembari menjaga stabilitas perekonomian AS.[13]
Dengan demikian, sudah selayaknya industri P2PL–industri yang memiliki lembaga penyaluran kredit kontemporer–menjadi agenda baru pembuat kebijakan. P2PL turut membawa risiko kredit[14] (credit risk) dalam model bisnisnya.[15] Apabila P2PL AS terus bertumbuh menjadi salah satu pilar stabilitas keuangan,[16] maka kesehatan kredit industri P2PL AS harus diprioritaskan para pembuat kebijakan, baik dalam lingkup mikroprudensial maupun makroprudensial.[17]
Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini akan meninjau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah AS dalam menjaga kesehatan kredit industri P2PL AS. Utamanya, upaya dalam memitigasi risiko kredit. Bagian pertama tulisan ini akan memaparkan gambaran pengaturan P2PL di AS secara umum. Selanjutnya, bagian kedua tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana pengaturan terkait mampu memitigasi kredit macet sebagai salah satu risiko kredit (credit risk) P2PL di AS.
Pengaturan Umum Peer-to-Peer Lending di Amerika Serikat
Securities and Exchange Commission
United States Securities and Exchange Commission (SEC)[18] adalah lembaga yang berwenang[19] untuk mengatur Penyelenggara P2PL di AS[20] di bawah Securities Act of 1933 (“Securities Act”)[21]. Kondisi ini memberi opsi bagi Penyelenggara untuk mewajibkan pihak pemberi pinjaman (lenders) untuk mendaftarkan pinjaman yang ditawarkan (notes) sebagai efek (securities) di SEC atau mendapatkan pengecualian terhadap Section 6 Securities Act.[22] Penyelenggara wajib memaparkan informasi lengkap terkait pinjaman dalam prospektus yang diperbaharui secara berkala yang dipublikasikan oleh SEC melalui sistem Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR).[23] Melalui skema ini, pengajuan pinjaman P2PL menjadi lebih transparan bagi pemberi pinjaman dan pembeli di pasar sekunder yang mana para pihak terkait dapat mengakses informasi lengkap dari masing-masing pinjaman sebelum menentukan pinjaman yang akan didanai.[24] Meskipun demikian, kerangka peraturan SEC dinilai menghambat perkembangan bagi industri P2PL AS.[25]
Argumen kuat SEC atas kebijakan tersebut didasari dari praktik P2PL yang dilakukan oleh Prosper dan Lending Club. Berbeda dengan model bisnis P2PL secara umum, pemberi pinjaman (lender) Prosper dan Lending Club tidak secara langsung meminjamkan dana mereka melalui Penyelenggara.[26] Sebagai gantinya, para peminjam (borrower) mendapatkan pinjaman dari WebBank, suatu bank yang telah diasuransikan oleh FDIC yang berbasis di Utah.[27] Oleh karenanya, pinjaman yang disalurkan termasuk sebagai efek (securities)[28] berdasarkan mekanisme Howey Test.[29]
Consumer Financial Protection Bureau
Bagi peminjam (borrowers), pada awalnya setiap transaksi P2PL diatur oleh usury law[30] negara-negara bagian (states) AS. Namun, pasca diundangkannya Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act[31] (“Dodd-Frank”) pada tahun 2010, kewenangan pengaturan bagi peminjam beralih ke Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).[32] Alasan perpindahan ini mengacu pada 2 (dua) alasan: Pertama, keuntungan dari adanya lembaga tunggal yang berfokus pada P2PL;[33] dan, Kedua, lahirnya lembaga yang berfokus pada kredit konsumen P2PL.[34]
Pada awalnya gagasan pendirian CFBP ialah untuk menjadi lembaga tunggal yang mengatur P2PL.[35] CFBP turut diberi mandat untuk menjangkau Penyelenggara yang berpotensi berisiko bagi konsumen dalam transaksi keuangan di seluruh yurisdiksi negara bagian AS.[36] Namun, pihak pemerintah AS memilih untuk bersikap dengan pendekatan wait-and-see bagi pengaturan P2PL.[37] Oleh karenanya, sampai saat ini Penyelenggara P2PL masih diwajibkan untuk mendaftarkan ke SEC ataupun mendapatkan pengecualian (exemption) atas pinjaman yang disalurkan.[38]
Pengaturan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet dalam Peer-to-Peer Lending di Amerika Serikat
Risiko kredit (credit risk) merupakan salah satu risiko dari P2PL.[39] Hal ini disebabkan unsur kelembagaan P2PL yang menyerupai perbankan, yakni sebagai pihak intermediaries., P2PL condong untuk dikategorikan sebagai “lean” intermediaries karena P2PL hanya membayar kembali pada peminjam (borrower) melalui “Borrower Payment Dependant Notes”[40] Dengan demikian, Penyelenggara yang mengiklankan akan mendapatkan bagian kecil dari pembayaran kembali pinjaman.[41] Di sisi lain, para Penyelenggara turut layak untuk melakukan penagihan (collection) pinjaman yang telah macet.[42]
Beberapa penelitian telah menemukan indikator yang memiliki pengaruh terhadap risiko kredit P2PL.[43] Analisa ini berfokus pada 4 (empat) variabel utama yang berfungsi bagi evaluasi terhadap risiko kredit yang berimplikasi pada tingkat kredit macet (default rate),[44] yaitu:[45] 1) tingkatan kredit (credit grade); 2) debt-to-income ratio; 3) penilaian FICO; dan 4) alur penggunaan kredit (credit line utilization). Pada praktiknya, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai variabel di atas. Pemerintah AS belum memiliki suatu tatanan peraturan tertulis yang memberi standar bagi para Penyelenggara dalam menyediakan pinjaman. Meskipun demikian, para Penyelenggara telah memiliki standar internal yang relevan dengan variabel di atas.[46]
Berlandaskan hal tersebut, pemaparan dibawah hanya menggambarkan bagaimana kerangka peraturan yang sudah berlaku mampu meningkatkan nominal agregat dari variabel di atas.
Securities and Exchange Commission
SEC mewajibkan Penyelenggara untuk memasukkan seluruh data material ke publik dengan batasan jenis data yang luas, sehingga platform wajib memasukkan semua informasi yang berkaitan dengan peminjam (borrower) pada web platform.[47] Melalui informasi ini, maka para pemberi pinjaman (lender) dapat menganalisa profil dari peminjam terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengirim dana. Informasi ini tentunya dapat menguntungkan pemberi pinjaman dalam menganalisa potensi gagal bayar peminjam.[48]
Selain itu, dengan mekanisme kewajiban pendaftaran setiap pinjaman yang ditawarkan,[49] SEC dapat memilah kualitas pinjaman yang sekiranya ideal untuk ditawarkan kepada masyarakat.[50] Apabila dikaitkan dengan variabel credit grade, debt-to-income ratio, serta alur penggunaan kredit, maka mekanisme ini mampu menjaga tingkatan yang sehat bagi setiap pinjaman yang ditawarkan.[51] Namun, mekanisme SEC dinilai masih belum ideal bagi investor ritel yang mencari pinjaman modal tambahan dari Prosper dan Lending Club. Pengaturan di masa depan harus meninjau optimalisasi risiko manajemen melalui penyesuaian pertanggungjawaban Penyelenggara bagi kredit macet.[52]
Consumer and Financial Protection Bureau
Meskipun sampai saat ini perdebatan kewenangan lembaga yang dapat mengatur P2PL AS masih berdengung, pada tanggal 7 Maret 2016 CFBP menyatakan mampu untuk menerima aduan konsumen pinjaman dari P2PL.[53] Secara garis besar, CFBP memberi panduan bagi peminjam sebelum mengajukan pinjaman, yakni: 1) Meninjau pendapatan dan pengeluaran;[54] 2) Meninjau laporan kredit;[55] dan 3) Mempertimbangkan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh para Penyelenggara.[56]
Berkenaan dengan variabel risiko kredit, Peminjam mampu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan kredit P2PL. Dengan demikian, panduan CFBP mampu memitigasi poin credit rate, debt-to-income ratio, dan alur penggunaan kredit.
Bibliografi:
[1] Adrian, Tobias dan Hyun Song Shin. “The shadow banking system: implications for financial regulation.” FRB of New York Staff Report 382 (2009)., hlm. 1.
[2] “In contrast to public-sector guarantees of the traditional banking system, prior to the onset of the financial crisis of 2007-2009, the shadow banking system was presumed to be safe due to liquidity and credit puts provided by the private sector”. Lihat: Pozsar, et.al., 2010. Shadow banking. New York, 458(458), pp.3-9., hlm. 2.
[3] Apabila dibandingkan dengan besaran aset perbankan global sejumlah 127 Triliun US Dollar pada tahun 2013, Amerika Serikat memiliki sektor shadow banking terbesar, yakni 25 Triliun US Dollar. Lihat: B. Käfer, , 2018. Peer-to-Peer Lending–A (Financial Stability) Risk Perspective. Review of Economics, 69(1), pp.1-25., hlm. 7-8. Lihat secara umum: International Monetary Fund Monetary and Capital Markets, “Global Financial Stability Report, April 2015 : Navigating Monetary Policy Challenges and Managing Risks”, https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2016/12/31/Global-Financial-Stability-Report-April-2015-Navigating-Monetary-Policy-Challenges-and-42422, diakses 25 Oktober 2019.
[4] “The internet enable efficient online markets, bringing buyers and sellers together”. Lihat: Lin, M., Prabhala, N. and Viswanathan, S., 2009. Social networks as signaling mechanisms: Evidence from online peer-to-peer lending. WISE 2009, hlm. 6-7.
[5] P2PL memberi kenyamanan (convenience) bagi para penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik P2PL yang borderless, para penggunanya tidak membutuhkan kehadiran fisik dalam mengajukan pinjaman. Nilai tambah lain juga dapat ditinjau dari sisi inklusifitas keuangan. P2PL menyediakan akses pinjaman bagi pelaku usaha kecil maupun perseorangan yang masih belum layak untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga penyaluran pinjaman tradisional. Lihat: Chaffee, Eric C., dan Geoffrey C. Rapp. “Regulating Online Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In search of an evolving regulatory regime for an evolving industry.” Wash. & Lee L. Rev. 69 (2012): 485., hlm. 500. Lihat juga: B. Seth McNew, Regulation and Supervision of Microfinance Institutions: A Proposal for a Balanced Approach, 15 LAW & Bus. REV. AM. 287, 296 (2009), hlm. 294.
[6] Ibid., hlm.2.
[7] Matt Kennard dan Shannon Bond, “Interest soars in US peer-to-peer lending”, https://www.ft.com/content/2345e94a-0bb1-11e1-9a61-00144feabdc0#ixzz21aKdQtwL, diakses 24 Oktober 2019 pukul 19:34 WIB.
[8] Prosper dan Lending Club dipertimbangkan sebagai “The Heartland of American Peer-to-Peer Lending”. Sebabnya, pada awal pertumbuhan P2PL AS, mereka telah menyalurkan pinjaman lebih besar daripada pesaingnya, Kiva. Dalam perkembangannya, kedua Penyelenggara tersebut berhasil meraup 98% pasar P2PL AS. Lihat: Andrew Verstein,, The Misregulation of Person-to-Person Lending (November 21, 2011). UC Davis Law Review, Vol. 45, No. 2, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1823763 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1823763 , hlm. 452. Lihat juga: The Economist, “Peer-to-Peer Lending: Banking without bank”, diakses 26 Oktober 2019 pukul 20:03 WIB.
[9] Jumlah tersebut hanya ditarik dari jumlah pinjaman yang tersalurkan oleh Prosper dan Lending Club. Limitasi ini didasari dari besarnya cakupan pasar (98%) P2PL AS oleh kedua Penyelenggara. Lihat: The Economist, Loc. Cit.
[10] Westland, et. al., 2018. Private Information, Credit Risk and Graph Structure in P2P Lending Networks. arXiv preprint arXiv:1802.10000, hlm. 2. Lihat juga: Matt Kennard dan Shannon Bond, Op. Cit.
[11] Loc. Cit.
[12] “The ostensible cause–indeed the actual trigger–was the lax provision of credit in the US property market (in the subprime segment)” Lihat: Karl Aiginger. The current economic crisis: causes, cures and consequences. No. 341. WIFO working papers, 2009, hlm. 2.
[13] “There is ample evidence that the establishment of the rule of law attracts private investment, to the extent that it creates a climate of stability and predictability, where business risks may be rationally assessed, property rights protected, and contractual obligations honored” Lihat: Ibrahim F.I. Shihata, The Role of Law in Business Development, Fordham International Law Journal, Volume 20, Issue 5, 1996, Article 6, hlm. 1578.
[14] Dalam konteks P2PL, risiko kredit (credit risk) didefinisikan sebagai “Potential for financial losses resulting from the failure of a borrower to perform on an obligation” Lihat: United States Government Accountability Office, GAO-11-613 Report to Congressional Committees: PERSON-TO-PERSON LENDING New Regulatory Challenges Could Emerge as the Industry Grows, Juli 2011, hlm. 22, dapat diakses melalui https://www.gao.gov/new.items/d11613.pdf.
[15] “Lenders participating on the platforms are also exposed to various risks– particularly credit risk (the possibility that borrowers may default on their loans)”. Lihat: Ibid., hlm. 20.
[16] Meskipun sampai saat ini P2PL belum terindikasi sebagai bagian indikator stabilitas sistem keuangan, secara garis model bisnis P2PL menyerupai model bisnis perbankan yang berperan sebagai penyalur kredit. Dalam konteks stabilitas keuangan, bank merupakan bagian dari “Measures of conditions of individual institutions”. Sebagaimana yang dipaparkan oleh William R. Nelson dan Roberto Perli, “Banks can act as transmission mechanisms of crises because they may sharply contract credit in response to depositor demands for early and quick redemption of funds. […] both aggressive lending practices and the contraction of lending at banks have been cited as the transmission mechanism of financial problems to non financial businesses and households”. Lihat: Nelson, William R., and Roberto Perli. “Selected indicators of financial stability.” Risk Measurement and Systemic Risk 4 (2007): 343-372., hlm. 355.
[17] Peningkatan leverage pada saat perekonomian lesu dapat meletakkan risiko yang signifkan bagi peminjam (borrower). Lihat: Tim Dore dan Traci Mach (2019). “Marketplace Lending and Consumer Credit Outcomes: Evidence from Prosper,” Finance and Economics Discussion Series 2019-022. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, https://doi.org/10.17016/FEDS.2019.022, hlm. 32.
[18] U.S Securities and Exchange Commission adalah lembaga yang memiliki misi untuk melindungi investor, menjaga keadilan, ketertiban, dan pasar yang efisien serta memfasilitasi formasi permodalan. Lihat: U.S Securities and Exchange Commission, “What We Do: Introduction”, https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html, diakses 25 Oktober 2019 pukul 18:31 WIB.
[19] Dari sisi kelembagaan, SEC diragukan untuk menjadi lembaga yang berwenang dalam mengatur P2PL. Sebagaimana yang dipaparkan Andrew Verstein, “Presumably the SEC feared that P2P lending was largely unregulated. It may have feared P2P lending’s potential to bring investment products into the hands of retail investors. These concerns, however, do not answer all the questions associated with the SEC’s usurpation of P2P lending”. Lihat: Andrew Verstein, Op. Cit., hlm. 517. Di sisi lain, Paul Slattery menilai peran SEC akan tetap bertahan mengingat absennya tindakan kongres terhadap P2PL. “However, given that the agency’s intervention would receive deference from courts, SEC regulation will likely persist absent congressional action”. Lihat juga: Slattery, P., 2013. Square pegs in a round hole: SEC regulation of online peer-to-peer lending and the CFPB alternative. Yale J. on Reg., 30, hlm. 251.
[20] Lihat secara umum: Paul Slattery, Loc. Cit.
[21] Securities Act of 1933 dirujuk sebagai “the truth in securities law”. Peraturan tersebut memiliki 2 (dua) tujuan dasar: Pertama, mewajibkan investor untuk mendapatkan informasi finansial maupun informasi signifikan lainnya yang berkaitan dengan efek yang sedang ditawarkan untuk dijual kepada publik dan; Kedua, Melarang penipuan, malpresentasi, dan kecurangan dalam penjualan efek. Lihat: U.S Securities and Exchange Commission, “Securities Act of 1933”, https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml.html diakses 25 Oktober 2019 pukul 18:30 WIB. Teks lengkap dapat diakses melalui: https://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Act%20Of%201933.pdf
[22] § 6. [77] (a) Securities Act of 1933: “Any security may be registered with the Commission under the terms and conditions hereinafter provided […] A registration statement shall be deemed effective only as to the securities specified therein as proposed to be offered”.
[23] “EDGAR is the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system used at the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). EDGAR is the primary system for submissions by companies and others who are required by law to file information with the SEC.” Lihat: U.S Securities and Exchange Commission, “About EDGAR”, https://www.sec.gov/edgar/aboutedgar.htm, diakses 25 Oktober 2019 pukul 18:42 WIB.
[24] Jane J. Kim. “Peer-To-Peer Lender Relaunched”, https://www.wsj.com/articles/SB124088142201761953, The Wall Street Journal, diakses 25 Oktober 2019 pukul 18:42 WIB.
[25] “The Securities Acts, as enforced by the SEC, are an ill-fitting framework for the P2P industry. What the Securities Acts offer —formalistic registration requirements and extensive disclosure — P2P consumers do not need.” Lihat: Andrew Verstein, Op. Cit., hlm. 488.
[26] United States Government Accountability Office, Op. Cit, hlm. 10-14.
[27] Loc. Cit.
[28] “The notes offered by Prosper are securities pursuant to Section 2(a)(1) of the Securities Act and under the Supreme Court’s decisions in both SEC v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946), and Reves v. Ernst & Young, Inc., 494 U.S. 56 (1990).” Lihat: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SECURITIES ACT OF 1933 Release No. 8984: ORDER INSTITUTING CEASE-ANDDESIST PROCEEDINGS PURSUANT TO SECTION 8A OF THE SECURITIES ACT OF 1933, MAKING FINDINGS, AND IMPOSING A CEASE-AND-DESIST ORDER, hlm. 4. Teks lengkap dapat diakses melalui: https://www.sec.gov/litigation/admin/2008/33-8984.pdf
[29] “[…] the Howey Test determines that a transaction represents an investment contract if “a person invests his money in a common enterprise and is led to expect profits solely from the efforts of the promoter or a third party” Lihat: Investopedia, “Howey Test Definition”, https://www.investopedia.com/terms/h/howey-test.asp, diakses 26 Oktober 2019 pukul 19:31 WIB. “The Howey investment contract was easy for the SEC to meet. Prosper (and Lending Club) serves as a promoter for a common investment scheme and investors rely on the expertise of the P2P platforms to find opportunities and operate.” Lihat: Warren, W.S., 2016. The Frontiers of Peer-to-Peer Lending: Thinking About a New Regulatory Approach. Duke L. & Tech. Rev., 14, p.298., hlm. 303.
[30] Usury law adalah hukum yang mengatur secara spesifik suku bunga maksimum yang dapat dibuat dari pinjaman. Setiap negara bagian AS memiliki usury law yang berbeda-beda. Lihat secara umum: Docutech Corporation, “Maximum Interest Rate Matrix”, https://www.docutech.com/wp-content/uploads/2013/05/Maximum-Interest-Rate-Matrix-2013.pdf, diakses 25 Oktober 2019 pukul 18:42 WIB.
[31] Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang diundangkan pada 21 Juli 2010. Peraturan ini mengubah secara keseluruhan peraturan sektor keuangan pasca krisis 2008 serta memberi dampak bagi seluruh regulator dan industri yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan AS. Lihat secara umum: United States Democratic Policy Committee, “BRIEF SUMMARY OF THE DODD-FRANK WALL STREET REFORM AND CONSUMER PROTECTION ACT”, https://www.dpc.senate.gov/pdf/wall_street_reform_summary.pdf, diakses 25 Oktober 2019 Pukul 17:41 WIB. Teks lengkap dapat diakses melalui: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf
[32] CFPB adalah lembaga yang mengatur penawaran dan ketentuan produk maupun jasa keuangan konsumen di bawah peraturan federal tentang finansial konsumen dan bertugas untuk mengedukasi serta memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan finansial yang lebih matang. Lihat: Consumer Financial Protection Bureau, “About Us”, https://www.consumerfinance.gov/about-us/, 25 Oktober 2019 Pukul 17:45 WIB.
[33] “The benefits of a single regulator in the CFPB are obvious. Rather than subjecting existing P2P lenders and new entrants to regulation by various state and federal agencies, P2P lenders could benefit from the certainty that comes with interfacing with a single regulator”. Lihat: Warren, W.S., Op. Cit., hlm. 304.
[34] United States Government Accountability Office, Op. Cit. hlm. 36-37.
[35] “The original House version of the Dodd Frank Act exempted P2P lending from SEC oversight. Instead, the House bill designated the newly created CFPB as the appropriate regulator for the P2P lending industry.” Lihat: Warren, W.S., Op. Cit., hlm. 304-305
[36] Hal ini dinilai sesuai bagi bentuk negara federasi seperti AS. “Rather than subjecting existing P2P lenders and new entrants to regulation by various state and federal agencies, P2P lenders could benefit from the certainty that comes with interfacing with a single regulator. Proponents of the CFPB as a single regulator model also note that having a single regulator with a broad mandate overseeing P2P lending means that the regulator can be much more responsive to innovations and new models of P2P lending” Lihat: P. Slattery, Op. Cit., hlm. 264.
[37] “The GAO essentially found that either the current system or the CFPB as a single regulator system had merits and recommended a sort of wait-and-see approach. Thus, P2P platforms find themselves in the same place today as they did in 2008—registering with the SEC (or finding an exemption) while struggling to comply with various state and other federal regulations.” Lihat: United States Government Accountability Office, Op. Cit. hlm. 56-57.
[38] W.S Warren., Op. Cit., hlm. 305
[39] United States Government Accountability Office, Op.Cit., hlm. 22.
[40] “Member payment dependent notes have a fixed interest rate, and start to collect interest from the date of issuance. The notes are only offered in electronic form through the Lending Club’s website to its members, and are not transferable except through the Lending Club’s trading platform”, Investopedia, “Details of Payment Dependent Notes”, https://www.investopedia.com/terms/m/member-payment-dependent-note.asp, diakses 27 Oktober 2019 Pukul 21:16 WIB.
[41] P. Slattery, Op. Cit.
[42] P. Slattery, Loc. Cit.
[43] “In the last 2 years, there has been a number of research that studied the credit risk in the P2P lending marketplaces. The study of Guo et al. (2016) proposed an instance-based credit risk assess-ment model to quantitatively assess the risk of loans in the P2P lending market (Guo et al. 2016). Using a dataset from Lending Club, Eid et al. studied the impact of income rounding on loans outcomes, they found borrowers with a rounding tendency have a higher probability of default rate and such borrowers are less likely to prepay than borrowers with more accurate income reporting (Eid, Maltby and Talavera 2016). Study by Agarwal et al. (2015) investigated the role of a personal guarantee in P2P marketplaces; the results indicated that the loans with guarantees are associated with a higher prob-ability of getting the loans and a shorter time interval between posting and closing, but such loans show a higher default rate on average (Agarwal et al. 2015). […]” Lihat: Lin, Xuchen, Xiaolong Li, and Zhong Zheng. “Evaluating borrower’s default risk in peer-to-peer lending: evidence from a lending platform in China.” Applied Economics 49.35 (2017): 3538-3545. hlm. 2.
[44] “We find that credit score, debt-to-income ratio, FICO score and revolving line utilization play an important role in determining loan default”Lihat: Riza Emekter, Yanbin Tu, Benjamas Jirasakuldech & Min Lu (2015) Evaluating credit risk and loan performance in online Peer-to-Peer (P2P) lending, Applied Economics, 47:1, 54-70, DOI: 10.1080/00036846.2014.962222, hlm. 69.
[45] Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riza Emekter, et. al., 4 (empat) variabel tersebut merupakan variabel yang signifikan dari 13 (tiga belas) variabel yang dijadikan dasar evaluasi risiko kredit P2PL. 13 (tiga belas) variabel tersebut mencakup: credit grade, debts to income ratio, monthly income, FICO score, open credit lines, total credit lines, revolving credit balance, revolving credit line utilization, inquires six months, delinquent amount, delinquencies two years, months since last delinquency dan month since last received. Di sisi lain penelitian ini hanya menganalisa salah satu Penyelenggara saja, yakni Prosper. Lihat: Ibid., hlm. 62.
[46] Sebagai contoh, Prosper yang mewajibkan para penggunanya untuk memiliki skor kredit FICO minimal sejumlah 640 atau lebih tinggi dari jumlah tersebut untuk mengajukan pinjaman. Lihat: Tetyana Balyuk, “Financial innovation and borrowers: Evidence from peer-to-peer lending.” Rotman School of Management Working Paper 2802220 (2018), hlm. 8.
[47] Andrew Verstein, Op. Cit., hlm. 500.
[48] “From a lender’s perspective the most important con-cern is whether a borrower will default or not. A lender will benefit if borrowers’ characteristics help to predict whether a particular borrower is more or less likely to default”. Lihat: Riza Emekter, Yanbin Tu, Benjamas Jirasakuldech & Min Lu, Op. Cit., hlm. 61.
[49] SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, SECURITIES ACT OF 1933 Release No. 8984, Op. Cit.
[50] Hal ini turut sejalan dengan misi SEC untuk melindungi kepentingan investor. “The mission of the SEC is to protect investors; maintain fair, orderly, and efficient markets; and facilitate capital formation. The SEC strives to promote a market environment that is worthy of the public’s trust.” Lihat: United States Securities and Exchange Commission, “About the SEC”, https://www.sec.gov/about.shtml, diakses 26 Oktober 2019 pukul 18:51 WIB.
[51] Sebagaimana diatur pada Schedule A Securities Act of 1933, informasi yang wajib disampaikan pada tahapan pendaftaran efek (registration) meliputi: “[…] (8) the general character of the business actually transacted or to be transacted by the issuer […]; […] (12) the amount of the funded debt outstanding and to be created by the security to be offered, with a brief description of the date, maturity, and character of such debt, rate of interest, character of amortization provisions, and the security, if any, therefor. If substitution of any security is permissible, a summarized statement of the conditions under which such substitution is permitted. If substitution is permissible without notice, a specific statement to that effect […]; […] (13) the specific purposes in detail and the approximate amounts to be devoted to such purposes, so far as determinable, for which the security to be offered is to supply funds, and if the funds are to be raised in part from other sources, the amounts thereof and the sources thereof, shall be stated […];” Teks lengkap dapat diakses melalui: https://www.sec.gov/litigation/admin/2008/33-8984.pdf.
[52] “However, the SEC’s registration process is not ideally suited for retail investors seeking to lend extra capital through one of these platforms. Any future regulation should seek to optimize risk management by either adjusting the liability imposed on P2P platforms for defaults or utilizing some other mechanism to correct the mismatch of incentives.” Lihat: Warren, W.S., 2016. The Frontiers of Peer-to-Peer Lending: Thinking About a New Regulatory Approach. Duke L. & Tech. Rev., 14, p.298., hlm. 303., hlm. 313-314.
[53] Consumer Financial Protection Bureau, “CFPB Now Accepting Complaints on Consumer Loans from Online Marketplace Lender”, https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-now-accepting-complaints-on-consumer-loans-from-online-marketplace-lender/, diakses 28 Oktober 2019 pukul 18:37 WIB.
[54] “Look at income and spending: Before taking out a loan, consumers should evaluate how much they can afford and really need to borrow. Consumers should understand the total cost of the loan as well as what the total monthly cost will be each month” Lihat: Loc. Cit.
[55] “Check credit reports: Consumers should check their credit report to make sure there are no errors that could keep them from getting credit or getting the best available terms on a loan. Consumers should be sure the information in the report is accurate and up-to-date” Lihat: Loc. Cit.
[56] “Shop around: Consumers who consider interest rates offered by multiple lenders or brokers may see substantial differences in the rates. Consumers should compare the costs and terms of loans to find the deal that is best for them” Lihat: Loc. Cit
Araya Anggara Putra's Blog 